dalam acar webinar Hari Anti Korupsi SRI MULYANI ungkap masih banyak institusi publik yang meminta sogokan

dalam acara webinar Hari Anti Korupsi pada Kamis 10 desember 2020 kemarinmentri keuangan sri mulyani mengungkapakan secara blak blakan mengenai masih adanya sejumlah besar intitusi publik yang meminta imbalan atas pelayanan kepada masyarakat yang di beriakan atau meminta sogokan.

menurut sri mulyani terdapat 30% mayarakat yang mengungkapkan bahawa mereka harus membayar sejumlah uang kepada aparatur negri sipil saat menggunakan layanan di istitusi publik seperti mengurus surat menyurat serta lainlain .

terdapat 30 % masyarakat yang menggunakan layanan publik ternyata harus membayar sejumlah uang ya itu bisa di sebut sohokan ujar sri mulyani.banyak yang masih meminta imbalan atau sogokan hal tersebut diketahui berdasarkan dara survy .

survey tersebut di lakukan oleh pihak internasional yang bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi di indonesia kemudian survet tersebut di selenggarakansejak tahun 2019 sampai pada bulan maret 2020 dimana hasil tersebut menunjukan harus adanya perbaikan di dalam birokrasi indonesia .

kita masih jauh dan perlu mem[erbaiki kinerja serta integritas dari masing masing institusi kita kata sri mulyani ketika membicarakan tentang integritas serta transparansi yang di lihat dari berbagai survey internasional.

menurut data survey tingkat korupsi indonesia masih lebih rendah jika di bandingkan dengan india ,jika di tinjau dari hasil survey tersebut ,india memiliki tingkat korupsi sebesar 39% ,kemudian kamboja sebesar 37% dan hal tersebut bukan suatu hal yang patut di banggakan .

ari mulyani pun mengatakan kita tidak senang saat psisi tingkat korupsi megara kita di 30% ,karena masih banyak masyarakat yang mengaku harus membayar sejumlah uang sogokan untuk pelayanan .

indikator tersebut perlu kita tinjau lagi untuk melakukan perbaikan birokrasi kata sri mulyani .

sri mulyani selaku mentrii kruangan menekankan untuk semua instirusi publik yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat benar benar dalam menrtapakn pelayanan masyarakat .

untuk menjadikan wilayah mereka menjadi birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi hal tersebut bukan hanya berlaku di pemerintah pusan namun di pemerintah daerah juga terjadi di daerah karena hal tersebut justru sering terjadi di pemerintah daerah ,tambahnya